Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan studi tiru ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman pada Selasa, 17 Juni 2025.
Kegiatan studi tiru ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos P3A Gunungkidul, bersama tim teknis, dan diterima dengan baik oleh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Pertemuan ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran antar daerah dalam menyelenggarakan program bantuan sosial yang akuntabel.
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos Sleman memaparkan secara rinci pelaksanaan program BLT DBHCHT, mulai dari tahapan pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, proses penyaluran yang melibatkan perbankan atau lembaga keuangan, hingga sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang telah mereka terapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.
Kepala Bidang PFM Dinsos P3A Gunungkidul menyampaikan bahwa kegiatan studi tiru ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program bantuan sosial di Gunungkidul agar semakin terarah, tertib administrasi, dan tepat sasaran.
“Kami ingin belajar dari praktik baik yang telah dilakukan oleh Dinsos Sleman dalam menyalurkan BLT DBHCHT. Kami berharap dapat mengadaptasi sistem dan strategi yang sesuai, agar pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat Gunungkidul berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut, studi tiru ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Dinsos P3A Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan program-program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan, khususnya keluarga pra sejahtera dan fakir miskin.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antar daerah dapat terus terbangun, dan praktik baik dalam pengelolaan bantuan sosial dapat ditularkan demi mendorong pelayanan publik yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.