Pada hari Senin, 25 November 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah Daerah DIY dengan Kabupaten/Kota di DIY. Acara yang berlangsung di RM Limasan Klampox, Klampok Baru, Sekarsuli, Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, ini dihadiri oleh 30 peserta yang terdiri dari berbagai instansi terkait.
Acara diawali dengan ucapan terima kasih dari penyelenggara kepada BKKBN yang sebelumnya menjadi tuan rumah dan telah menjalani masa transisi setelah nomenklaturnya berganti menjadi Kementerian Dukungan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (Kemendukbangga/BKKBN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2024. Dalam sambutannya, BKKBN menyampaikan harapannya agar tahun 2025 bisa menjadi titik awal yang baik dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga dan pengendalian penduduk.
Pak Menteri juga menekankan pentingnya peningkatan peran ayah dalam keluarga, dengan fokus pada penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Dalam konteks ini, program-program seperti Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) dan Gerakan Ayah Siaga (GAS) diharapkan dapat berperan besar dalam mendorong kesadaran dan peran serta orang tua, khususnya ayah, dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Lebih lanjut, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas, pemerintah daerah DIY menyampaikan komitmennya dalam mendukung 8 misi yang sejalan dengan pencapaian visi tersebut. Di antaranya, memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan penyandang disabilitas, serta pemerataan pembangunan di desa. Beberapa program unggulan yang dibahas dalam forum ini antara lain, penyusunan pedoman untuk taman asuh anak, pemetaan untuk program daycare, serta pemberdayaan melalui Rumah Bersama Merah Putih yang menjadi ruang kolaborasi untuk kegiatan sosial dan budaya di tingkat kalurahan.
Erlina, salah satu peserta forum, menambahkan pentingnya kerja sama dengan kalurahan, termasuk dalam program Desa Mandiri Budaya yang dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Dalam hal ini, beberapa ruang budaya dan rumah produksi bersama diharapkan dapat menghasilkan karya seni yang dapat dijual dan digunakan untuk komunikasi antar masyarakat serta dinas terkait.
Rapat ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk memastikan keberhasilan program-program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk. Ke depan, diharapkan ada daerah percontohan di DIY yang dapat menjadi model dalam pelaksanaan program-program ini, serta memastikan seluruh program dapat masuk dalam usulan APBKal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan).
Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, Pemerintah Daerah DIY berharap agar berbagai program yang telah dirancang dapat berjalan lebih sinergis dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak di seluruh daerah DIY.