MONITORING DAN EVALUASI TATA KELOLA BANSOS OLEH BPKP DIY

Wonosari, 1 September 2021, bertempat di Ruang Rapat Kadinsos, Senin, 30 Agustus 2021 Tim Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Bantuan Sosial BPKP Perwakilan DIY diterima oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Hadi Hendro Prayoga, didampingi seluruh Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH), dalam rangka menyampaikan Surat Tugas terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas tata kelola Bansos PKH. Rombongan dipimpin oleh Sasana Dwiputra Alexander selaku Pengendali Teknis, didampingi Ketua Tim Wiji Astuti, dan dua anggota. Pimpinan Tim Monev menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25-MS/C/I/DI.01/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Perbaikan Data Salur Penerimaan Bantuan Sosial, Tim BPKP  akan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Tata Kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Beras, Bantuan Sosial Kartu Sembako, dan e-Warong Kementerian Sosial periode Juli sampai dengan November Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Gunungkidul. Disampaikan juga bahwa maksud monev BPKP terhadap pelaksanaan PKH adalah untuk mendapatkan data, baik administratif maupun cek lapangan, mengingat PKH merupakan program utama perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa sangat diharapkan dampak positifnya bagi masyarakat.

Dalam tanggapannya, Kabid Kesos Hadi Hendro Prayoga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim atas kerja sama selama ini karena dengan tugas fungsi yang melekat BPKP Perwakilan DIY telah mendampingi, memonitor, dan memeriksa  berbagai program perlindungan dan bantuan sosial, baik yang bersumber anggaran Pemerintah Pusat, Pemda DIY, maupun APBD Kabupaten Gunungkidul. “Dalam pelaksanaan Bansos, terutama di masa Pandemi Covid-19 dan PPKM saat ini, tugas Dinsos beserta pendamping sangatlah berat, sehingga kondisi dan permasalahan yang dimonev Tim semoga bisa menjadi masukan perbaikan pelaksanaan di masa datang”, tambah Kabid Kesos. Setelah pertemuan, Tim Monev melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi ruang pangkalan data PKH, dilanjutkan kunjungan ke lokasi untuk wawancara dengan keluarga penerima manfaat yang ditunjuk Tim.

 

Previous RAPAT KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN SEMBAKO PROVINSI DIY BULAN AGUSTUS 2021

Leave Your Comment

Skip to content